User Rating:  / 3
PoorBest 

SEJARAH PERKEMBANGAN

Era Tahun 80an

Pada era tahun 80-an, pemerintah Indonesia tengah giat-giatnya mengadakan proyek–proyek pembangunan berskala besar, termasuk fasilitas produksi gas dan minyak bumi, antara lain : pembangunan kilang-kilang minyak di Sumatra Selatan, Kalimantan dan Jawa (Cilacap). Untuk pertama kali proyek pembangunan berskala besar, seperti proyek pembangunan kilang minyak tersebut dilaksanakan dengan menerapkan jasa konstruksi terintegrasi atas dasar “terima jadi” atau “putar kunci”.

Pemerintah menyadari, bahwa proyek pembangunan yang berskala besar : berteknologi tinggi, kompleks, canggih, berisiko tinggi dan memerlukan biaya besar tersebut masih selalu bergantung pada perusahaan–perusahaan Asing. Perusahaan dalam negeri Indonesia hanya memperoleh “tetesan pekerjaan” yang tidak berarti. Kondisi seperti ini tentu tidak sejalan dengan kebijakan nasional yang menganut azas kemandirian nasional untuk mencapai ketahanan nasional.

Sejak saat itulah, salah satu kemauan dan tindakan pasti pemerintah Indonesia adalah berketetapan melaksanakan kebijakan “pemberdayaan industri nasional”, dengan keharusan melakukan peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri. Istilah kandungan local (local content) menjadi terkenal saat itu dikalangan pelaku ekonomi maupun pejabat pemerintah.

Pada Bulan Agustus 1982, Menteri UP3DN dan Sekretaris Negara mengundang beberapa Badan Usaha Nasional (Murni dan Patungan), dengan maksud dan tujuan untuk menyatukan potensi badan usaha nasional EPC yang diharapkan pemerintah dapat menggantikan posisi perusahaan multi nasional dalam pembangunan nasional. Dengan disponsori kedua petinggi pemerintah tersebut, dan mengingat jumlah badan usaha nasional kurang dari 10, maka disepakati oleh semua badan usaha nasional yang diundang dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ir. Ary Mochtar Pedju tersebut membentuk Forum Kerjasama yang diberi nama : “Gabungan Perusahaan Pembangunan Perindustrian Indonesia (G3PI)".

Perusahaan Pendiri G3PI, adalah :

  1. PT. Purna Bina Indonesia (PBI)
  2. PT. Pertafenikki Engineering
  3. PT. Panca Perintis Indonesia
  4. PT. Pembangunan Jaya
  5. PT. Tripatra Engineering
  6. PT. Encona Industries
  7. PT. Wahana Muda Indonesia
  8. PT. Inti Karya Persada Tehnik (IKPT)
  9. PT. Rekayasa Industri
  10. PT. Teknik Umum
  11. PT. Mercubuana Raya Kontraktor

GP3I kemudian diubah menjadi GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia) pada tanggal 20 Agustus 1993.

Era Tahun 90an

Ketika G3PI sudah beranggotakan 17 badan usaha, makin dirasakan bahwa Forum G3PI ini harus dirubah bentuknya menjadi suatu Asosiasi Profesional Badan Usaha EPC.

Pada bulan September 1993, diselenggarakan Musyawarah/Rapat Anggota G3PI dan berhasil mencapai kesepakatan dan tekad bulat semua anggotanya untuk merubah Forum G3PI menjadi sebuah Asosiasi Badan Usaha Profesional dimaksud dengan nama : Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia (GAPENRI).

Catatan : Dalam dunia internasional, badan usaha EPC lazim dan sering dikenal dengan sebutan “Enginnering Company”, atau “System Integrator, dan “EPC Contractor” lazim dikenal juga dengan sebutan “EPC Constructor”.

 

Era Tahun 2000an

Dengan diterbitkannya Undang–Undang Jasa Konstruksi no. 18 tahun 1999, (dalam pasal 16, digunakan istilah Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi), legalitas dan legitimasi keberadaan Badan Usaha EPC – Engineering Procurement Construction – nasional telah diakui menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dilain pihak, sebagai suatu konsekwensi sebagai Good Corporate Citizen, GAPENRI melakukan perubahan internal yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan UU 18/1999 antara lain, sebagai suatu ilustrasi, dengan ketentuan tentang Azas dan Tujuan (Pasal 2 dan Pasal 3) yang berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 2 - Azas : Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

 Pasal 3 - Tujuan : Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pengakuan tersebut diatas, GAPENRI juga merupakan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi Nasional di Indonesia yang pertama dan tunggal sampai saat ini.

 

Sudahkah Anda memiliki akun di Dropbox?