KI-Gapenri
gapenri
gapenri1
gapenri2
gapenri3
gapenri4
gapenri5
gapenri6
gapenri7
gapenri8
gapenri9
User Rating:  / 4
PoorBest 

Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Share

Sertifikasi  adalah  proses  penilaian  untuk  mendapatkan  pengakuan  terhadap  klasifikasi dan  kualifikasi  atas  kompetensi  dan  kemampuan  usaha  di  bidang  jasa  konstruksi  yang berbentuk Badan Usaha. 

GAPENRI membuka diri bagi setiap perusahaan Indonesia yang secara sungguh–sungguh ingin bergerak dalam bidang jasa konstruksi terintegrasi (EPC) dengan syarat memiliki pengalaman nyata dalam proyek-proyek EPC atau Design-Build dan/atau pekerjaan jasa perencanaan dan jasa pelaksanaan konstruksi dan/atau pengalaman nyata sumber daya manusia profesional perusahaan dalam jasa konstruksi terintegrasi, jasa perencanaan dan jasa pelaksanaan konstruksi.

Kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai subklasifikasi dan subkualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat disebut registrasi. GAPENRI memiliki sistim/prosedur keanggotaan dan sertifikasi yang mengutamakan kualitas dibanding kuantitas untuk menjaga kredibilitasnya sebagai suatu asosiasi badan usaha jasa konstruksi terintegrasi yang profesional dalam pasar bebas dan persaingan internasional.

UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999

Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
1. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
2. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Konsekwensinya badan usaha harus :
1. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (diterbitkan oleh Pemda berdasarkan Perda)
2. Memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) (diterbitkan oleh LPJK berdasarkan Peraturan Lembaga) 

Berdasarkan Butir ke-3, Pasal 16, Undang-Undang Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

"Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memeperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi."

 

Peraturan Pemerintah

Dalam Butir ke-3, Pasal 5, Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2010, kegiatan konstruksi yang dapat dilakukan secara terintegrasi yaitu :

  1. Rancang bangun (design and build);
  2. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
  3. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
  4. Penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).

 

Peraturan Lembaga

Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi diatur secara detail dalam Peraturan Lembaga LPJKN (1) Perlem No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi Nasional No 5 Tahun 2014 Tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Untuk Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing diatur dalam Perlem No. 1 Tahun 2015 Tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Syarat Kualifikasi : SubKualifikasi Usaha Besar B1 atau B2 (dulu GRED 7)

1. Kekayaan Bersih (KB) :

minimal Rp. 10 Milyar bagi Anggota
minimal Rp. 50 Milyar bagi Mitra Nasional dan Mitra Asing

2. Memiliki Tenaga Ahli bersertifikat keahlian (SKA) :

2.A. Subkualifikasi B1
- 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknik (PJT), bersertifikat keahlian (SKA) tingkat Madya
- 4 (empat) orang Penanggung Jawab Kualifikasi (PJK), bersertifikat keahlian (SKA) tingkat Madya

2.B. Subkualifikasi B2

- 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknik (PJT), bersertifikat keahlian (SKA) tingkat Utama
- 4 (empat) orang Penanggung Jawab Kualifikasi (PJK), bersertifikat keahlian (SKA) tingkat Madya pada bidang : Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Manajemen Proyek

3. Memiliki Standar Manajemen :

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001 atau yg setara


Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Klasifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi ditetapkan berdasarkan bukti kontrak/dokumentasi dari pengalaman mengerjakan proyek EPC/Desain Build yang telah diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Adapun Subklasifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Lembaga (PERLEM) LPJKN No 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

TI501 Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi : Jalan dan Jembatan, Bandara (Airport), Lain lain


TI502 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air Dan Pekerjaan Sanitasi : Pengelolaan Sumber Daya Air (bersih dan limbah), Bendungan, Lain lain



TI503 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur : Pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi dan distribusi, Fasilitas Produksi Kimia Petrokimia-Farmasi, Lain lain



TI504 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak Dan Gas : Fasilitas Produksi minyak, gas dan energi lainnya, Fasilitas Produksi mineral dan pertambangan, Penunjang industri minyak dan gas, transportasi dan industri lainnya, Lain lain



TI505 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung :Bangunan gedung



Dokumen Yang Diperlukan

Aplikasi permohonan menjadi warga GAPENRI dilakukan dengan cara :

1. Mengisi Formulir aplikasi yang disediakan
2. Melampirkan dokumen Pendukung a.l :

– Akta Pendirian dan Akta Perubahannya
– Struktur kepengurusan Perusahaan
– Keterangan Domisili
– Tanda Daftar Perusahan
– Dokumen lainnya yg diperlukan untuk beroperasi di Indonesia bagi mitra asing

a.  Rekaman Akte pendirian dan Akte perubahan yang telah dialih-bahasakan dalam dua bahasa  yakni  bahasa  Inggris  dan  bahasa  Indonesia  serta  disahkan  oleh  Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia; 

b.  Rekaman  Ijin  Usaha  Jasa  Pelaksana  Konstruksi  dan/atau  Usaha  Jasa  Perencana dan Pengawas Konstruksi dan/atau Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dari Institusi Jasa  Konstruksi  yang  berwenang  di  Negara  asal  BUJKA  dan  telah  disahkan  oleh Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia; 

c.  Rekomendasi  Pendirian  Kantor  Perwakilan  BUJKA  dari  Kantor  Duta  Besar  Negara asal  BUJKA  di Indonesia yang telah diperbaharui; 

d.  Surat  Keterangan  domisili  Kantor  Perwakilan  BUJKA  di  Indonesia  dari  instansi berwenang; 

e.  NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pajak tempat domisili Kantor Perwakilan BUJKA; 

f.  Surat  Kuasa  (Power  Attorney)  dari  Board  of  Director  induk  perusahaan  BUJKA  kepada  Kepala  Perwakilan  BUJKA  yang  bertanggung  jawab  penuh  terhadap Pelaksanaan Konstruksi di Indonesia sekaligus sebagai PJBU; 

g.  Surat pernyataan sebagai PJBU, PJT, PJK dan atau Tenaga ahli tetap; 

h.  Foto copy berwarna : Paspor, KITAS dan atau KTP untuk PJBU.PJT, PJK dan atau Tenaga ahli tetap; 

 

3. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) Warga GAPENRI
4. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota

Prosedur Keanggotaan

01 Pemohon mengirim email Permohonan menjadi warga GAPENRI ke Sekretariat GAPENRI – Sekretariat GAPENRI membalas email dgn melampirkan file Form GAPENRI

 

02 Pemohon mengisi Form GAPENRI dan Melengkapi Dokumen Pendukung yang Dipersyaratkan


03 Pemohon Menyerahkan semua Dokumen Rangkap 2 (Dua)


04 Sekretariat GAPENRI melakukan verifikasi dokumen, danhasil verifikasi diteruskan kepada Asesor GAPENRI untuk di evaluasi


05 Aseseor mengevaluasi dokumen dan mengundang Pemohon untuk memberikan penjelasan atas isi dokumen yg disampaikan

 

06 Asesor melaporkan hasil evaluasi/rekomendasi kepada Pengurus GAPENRI dalam SIDANG MAJELIS PEMUTUS

 

07 SIDANG MAJELIS PEMUTUS membuat keputusan diterima atau tidaknya Pemohon dgn memperhatikan rekomendasi ASESOR


08 Sekretariat GAPERI menyampaikan surat keputusan Keanggotaan dan Invoice Uang Pangkal dan Iuran Tahun Pertama (Bila Permohon diterima)


09 Pemohon melakukan Tranfer Uang Pangkal & Iuran ke Rekening Bank GAPENRI


10 Sekretariat GAPENRI Mencetak Kartu Tanda Anggota (KTA) dan menyerahkan kepada Pemohon sebagai Warga baru GAPENRI


Sudahkah Anda memiliki akun di Dropbox?